Nusa Tenggara Timur (17/01) - Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin bersama Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto, PJ Bupati Sumba Barat Daya Yohannes Oktovianus, dan Direktur Utama PT. Brantas Abipraya (Persero) Sugeng Rochadi melakukan peletakan batu pertama pembangunan dan peningkatan kualitas rumah sakit di RSUD Reda Bolo, Kab. Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
"Pembangunan Rumah Sakit Reda Bolo ini merupakan salah satu dari tiga quick win sektor kesehatan. Nanti gedungnya akan lebih bagus, tempat tidur lebih banyak, dan alat-alat lebih lengkap," ujar Menteri Kesehatan yang juga didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Andi Saguni, dan Direktur RSUD Reda Bolo Elfrida Marpaung.
Kementerian Kesehatan berkomitmen melaksanakan Quick Win Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), salah satunya membangun rumah sakit lengkap berkualitas di daerah dengan meningkatkan kualitas rumah sakit tipe D menjadi tipe C.
“Jika sudah tipe C, nanti diharapkan RS ini bisa melayani masyarakat dengan lebih baik,” jelas Menkes.
Tahun 2025, sebanyak 32 rumah sakit umum daerah akan ditingkatkan kualitasnya. Untuk kelompok pertama, ada 10 (sepuluh) lokus pembangunan rumah sakit daerah yang tersebar di wilayah Indonesia, salah satunya RSUD Reda Bolo di Kabupaten Sumba Barat Daya.
Peningkatan kualitas RSUD Reda Bolo dilakukan melalui penambahan sarana berupa gedung 3 lantai menjadi 100 Tempat tidur seperti ICVCU, Intermediate, KRIS, VIP, ICU, PICU, dan HCU. Selain itu, akan ditambahkan juga Ruang OK baru, Cathlab, ruang persiapan dan recovery/pre-post, dan Laboratorium Cytotoxic. Sementara itu, akan dilengkapi juga alat seperti Echocardiography, Ventilator, USG, CT Scan dan Mamography, serta penambahan ruang Rawat Jalan atau Poliklinik sampai dengan 14 unit.
“Disini paling banyak terkena kanker dan jantung. Dengan peningkatan kelas ini, nantinya untuk cancer dan jantung juga bisaRencana ditangani disini,” harapnya.
Direktur Utama RSUD Reda Bolo menyampaikan bahwa masyarakat pulau sumba selama ini membutuhkan biaya yang tinggi jika kami merujuk pasien.
“Kami daerah yang sangat tertinggal, tapi akhirnya mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Harapan kami, dengan pemenuhan sarana prasarana ini, pasien tidak perlu lagi dirujuk dan dapat ditangani di daerah kami sendiri,” tutupnya.