Padang (27/06) - Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil, Dr. dr. Dovy Djanas, Sp.OG, KFM, MARS, FISQua turut hadir dalam Muktamar Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) yang diselenggarakan di The ZHM Premiere Hotel Padang. Kehadiran Dirut menegaskan komitmen RSUP Dr. M. Djamil sebagai rumah sakit pendidikan utama di wilayah Sumatera Barat untuk terus mendukung dan memperkuat kualitas pendidikan kedokteran di Indonesia.
Untuk diketahui, Muktamar AIPKI merupakan forum strategis yang mempertemukan pimpinan dan perwakilan dari seluruh institusi pendidikan kedokteran di Indonesia. Kegiatan itu dilangsungkan mulai 27 hingga 29 Juni 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Dovy Djanas menekankan pentingnya sinergi antara rumah sakit pendidikan dan institusi pendidikan kedokteran. “RSUP Dr. M. Djamil memiliki peran sentral sebagai wahana pembelajaran bagi calon-calon dokter. Kami berkomitmen untuk menyediakan lingkungan pendidikan yang kondusif, didukung oleh fasilitas lengkap dan tenaga medis profesional, agar para mahasiswa dapat memperoleh pengalaman klinis yang optimal,” kata Dovy.
Turut dihadiri Dirjen Dikti Kemendiktisaintek Prof. Dr. Khairul Munadi, S.T, M.Eng, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Rektor Unand Efa Yonnedi, Ph.D, Ketua Umum PP AIPKI Prof. Dr. dr. Budi Santoso, Sp.OG (K), Subsp.F.E.R, Dekan Fakultas Kedokteran Unand Dr. dr. Sukri Rahman, Sp.THT-BKL, Subsp.Onk(K), FACS, FFSTEd dan peserta Muktamar AIPKI 2025.
Ia mengatakan rumah sakit tidak hanya berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan. Akan tetapi juga sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. “Kehadiran saya selaku Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil pada Muktamar AIPKI ini tidak hanya menunjukkan peran aktif rumah sakit dalam ekosistem pendidikan kedokteran nasional. Tetapi juga menegaskan kesiapan RSUP Dr. M. Djamil untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam mencetak generasi dokter yang berkualitas bagi bangsa,” ucap Dovy.
Dirjen Dikti Kemendiktisaintek Prof. Dr. Khairul Munadi, S.T, M.Eng, mengatakan Kemendiktisaintek terus berupaya penguatan pembukaan akses dan penguatan mutu untuk pendidikan kedokteran di Indonesia melalui pembukaan fakultas kedokteran, pendidikan akademi keperawatan dan program-program spesialis. “Tentu saja ini merupakan tantangan dan peluang bagi kita semua dalam rangka menindaklanjuti apa yang sudah digariskan Asta Cita oleh Bapak Presiden maupun Wakil Presiden. Dan saya kira sangat mungkin untuk dilakukan dan mungkin ditindaklanjuti bila kita bersama-sama melakukan konsolidasi dan interaksi dalam hal-hal strategis,” tuturnya.
Ia mengatakan dari segi sumber daya manusia sudah cukup. Hanya saja tinggal langkah bersama pimpinan Fakultas Kedokteran dengan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan Kementerian Kesehatan tentunya. “Dan dalam konteks ini untuk bisa mewujudkan harapan Bapak Presiden menambah jumlah fakultas kedokteran di kampus-kampus dalam negeri,” harapnya.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengakui Sumbar masih kekurangan dokter. Berdasar data penduduk Sumbar tahun 2024 sebanyak 5,8 juta orang dengan jumlah dokter umum 2.714 orang maka rasio dokter di Sumbar saat ini adalah 0,47 dibanding 1.000 penduduk. Artinya di Sumbar masih kekurangan sebanyak 3.122 orang berdasar rasio di atas.
“Bayangkan empat fakultas kedokteran di Sumbar tetapi kita masih kekurangan dokter. Bayangkan juga provinsi hang hanya memiliki satu fakultas kedokteran. Oleh sebab itu memang perlu pemerataan dan penyebaran. Serta perlu pertumbuhan fakultas kedokteran untuk menghasilkan dokter-dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” harapnya.
Ketua Umum PP AIPKI Prof. Dr. dr. Budi Santoso, Sp.OG (K), Subsp.F.E.R, mengatakan saat ini tercatat 127 fakultas kedokteran baik negeri maupun swasta. Dibanding tahun 2022 hanya 76 fakultas kedokteran. Selama tiga tahun sudah meningkat sedemikian banyaknya dan ada beberapa yang menunggu antrean untuk diresmikan atau untuk membuka pendaftarannya.
“Sebelumnya Bapak Presiden Prabowo menyatakan akan ditambah jumlah fakultas kedokteran, jumlah akademi-akademi keperawatan dan jumlah prodi spesialis. Tentunya hal ini kita anggap sebuah peluang bahwa dengan meningkatkan jumlah fakultas kedokteran, syarat-syarat dengan kualitas itu tetap menjadi syarat untuk pendirian fakultas kedokteran. Dan diharapkan pada pendirian fakultas kedokteran ada kendali mutu, kualitas dipertahankan dan kendali biaya agar supaya seluruh maayarakat Indonesia bisa menikmati untuk menjadi dokter,” tuturnya.
Sementara itu, Rektor Unand Efa Yonnedi, Ph.D mengatakan Unand melalui Fakultas Kedokteran terus memperkuat sistem kesehatan nasional. Saat ini kami tengah mendorong jejaring rumah sakit pendidikan, pengembangan riset translasi, peningkatan publikasi ilmiah, serta akselerasi akreditasi internasional.
“Kami juga mendukung tata kelola fakultas kedokteran yang bersih, transparan dan akuntabel. Kepemimpinan dekan dan manajerial fakultas sangat menentukan keberhasilan reformasi institusional yang kita galakkan bersama,” tukasnya. (*)