Kemenkes Dorong Kedokteran Presisi Masuk Layanan Kesehatan Rutin Lewat Investasi Strategis

Jakarta -  Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong pengembangan kedokteran presisi atau precision medicine guna meningkatkan ketepatan diagnosis mengoptimalkan pengobatan serta memperkuat upaya pencegahan penyakit sesuai kebutuhan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan dr Azhar Jaya SH SKM MARS dalam sesi diskusi bertajuk Driving Investment in Precision Medicine Learning from Regional Experience pada gelaran Danantara Technology Innovation Investment Forum atau DTIIF 2026 di Jakarta, Rabu 28 Oktober 2026.

Dalam kesempatan tersebut Dirjen Kesehatan Lanjutan menyampaikan bahwa Indonesia telah membangun fondasi penting bagi pengembangan kedokteran presisi melalui Biomedical and Genome Science Initiative atau BGSI. Inisiatif ini mencakup pengembangan kemampuan genomik biobank nasional serta pengelolaan data kesehatan dan genomik yang aman dengan lebih dari 23.500 genom yang telah disekuensing. Meskipun demikian dr Azhar Jaya menekankan bahwa pembangunan infrastruktur dan teknologi saja tidak akan cukup untuk memberikan dampak yang diinginkan. Keberhasilan baru akan tercapai apabila kapasitas tersebut dapat membantu para tenaga medis mengambil keputusan klinis yang lebih baik ketika pasien dapat mengakses pemeriksaan dan pengobatan yang mereka butuhkan serta ketika layanan tersebut dapat bertahan dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Sesi diskusi ini secara khusus menyoroti dua area yang berpotensi memberikan manfaat nyata bagi Indonesia yaitu farmakogenomik dan penyakit langka. Farmakogenomik dinilai sebagai peluang praktis untuk membawa kedokteran presisi lebih dekat ke layanan rutin karena pendekatan ini mempelajari pengaruh variasi genetik terhadap respons seseorang terhadap obat. Dengan pemeriksaan ini tenaga medis dapat menentukan pilihan dan dosis obat yang lebih sesuai sehingga mendukung efektivitas pengobatan sekaligus menekan risiko efek samping. Sementara itu pemanfaatan pemeriksaan genomik pada penyakit langka dapat membantu mempercepat proses diagnosis yang selama ini membutuhkan waktu panjang biaya besar dan menjadi beban tersendiri bagi pasien maupun keluarga. Informasi genomik tidak hanya membantu penegakan diagnosis tetapi juga mendukung perencanaan perawatan konseling genetik serta pendampingan bagi keluarga pasien.

Pada tingkat nasional peningkatan kemampuan diagnosis dan pemahaman terhadap karakteristik populasi pasien akan mendukung pengembangan pemeriksaan diagnostik memperkuat penelitian klinis serta menjadi dasar dalam menentukan arah investasi untuk terapi yang lebih terarah. Forum internasional ini juga menjadi wadah bagi Indonesia untuk mempelajari pengalaman regional seperti program PRECISE dari Singapura serta praktik terbaik dari Thailand dalam mengintegrasikan genomik penyakit langka ke dalam cakupan layanan universal. Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa percepatan penerapan inovasi ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat antara lain dengan Danantara pelaku industri perguruan tinggi rumah sakit komunitas pasien serta mitra internasional. Penguatan koordinasi antara sektor klinis penelitian dan regulasi juga terus didorong agar inovasi dapat dinilai secara komprehensif dari sisi manfaat klinis keterjangkauan biaya dan kelayakan penerapannya dalam sistem pelayanan kesehatan.

Investasi publik yang telah dikucurkan selama ini menjadi fondasi awal yang kuat bagi pengembangan kedokteran presisi di Indonesia. Ke depan Kementerian Kesehatan menekankan perlunya model pembiayaan dan kemitraan yang berkelanjutan agar akses layanan semakin luas kapasitas nasional semakin kuat dan manfaat bagi pasien dapat diukur secara nyata. Melalui forum ini diharapkan dapat terumuskan sejumlah peluang konkret pembagian peran antarmitra serta langkah tindak lanjut yang mampu menerjemahkan kemajuan teknologi genomik menjadi layanan kesehatan yang mudah diakses berkelanjutan dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. ***