Dirjen Keslan Tandatangani MoU Sinergi Kemaslahatan Kemenkes dengan BSI di Rakor ARSKI

Jakarta - Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI, dr. Azhar Jaya, SH, SKM, MARS, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan dengan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk, serta menyaksikan langsung penandatanganan rangkaian kerja sama strategis pada Pertemuan Koordinasi Asosiasi Rumah Sakit Kemenkes Indonesia (ARSKI) yang di Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Agenda utama kegiatan ini meliputi penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan dengan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk, serta penandatanganan kerja sama antara sejumlah Rumah Sakit Kementerian Kesehatan dengan BSI dan Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia. Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor untuk mendukung akses pelayanan kesehatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Penandatanganan MoU antara Kementerian Kesehatan dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk ini bertujuan untuk membangun kerangka kerja sama dalam mendukung akses pelayanan kesehatan, terutama melalui program sinergi kemaslahatan bagi pasien yang membutuhkan, serta kegiatan sosial kesehatan di lingkungan rumah sakit Kemenkes. Melalui nota kesepahaman ini, kedua pihak sepakat untuk berkolaborasi dalam penjangkauan, pengajuan, verifikasi administratif, serta penetapan penerima manfaat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi keputusan klinis.

Selain dengan BSI, rangkaian acara ini juga diwarnai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara sejumlah Rumah Sakit Kementerian Kesehatan dengan Bank Syariah Indonesia. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari MoU payung yang telah disepakati, di mana masing-masing rumah sakit dapat mengimplementasikan program kemaslahatan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya. Tidak hanya itu, turut dilakukan pula penandatanganan kerja sama Asuransi Kesehatan Tambahan antara Rumah Sakit Kementerian Kesehatan dengan Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi pasien serta meningkatkan kualitas layanan di rumah sakit pemerintah.

Dalam sambutannya, Dirjen Keslan menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya transformasi rumah sakit pemerintah menuju kemandirian finansial yang berkelanjutan. Menurutnya, rumah sakit Kemenkes perlu menyeimbangkan fokus operasional serta mengalokasikan surplus secara strategis demi peningkatan mutu layanan dan subsidi silang bagi pasien BPJS. "Kita perlu membangun ekosistem rumah sakit yang berdaya saing, tidak lagi terlalu mengandalkan pasien BPJS, dan mulai menginvestasikan biaya untuk peningkatan pelayanan masa depan," ujar dr Azhar Jaya dalam forum yang dihadiri oleh para Direktur Utama dan jajaran direksi 42 RS Kemenkes.

Pertemuan Koordinasi ARSKI tahun 2026 ini sendiri mengangkat berbagai isu strategis, mulai dari tantangan kelebihan pegawai, belanja yang belum efisien, inefisiensi pengelolaan persediaan, hingga lambatnya klaim dan piutang. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan juga mendorong percepatan implementasi analisis produktivitas dokter serta optimalisasi utilisasi alkes dan sarana prasarana, dengan mengubah paradigma dari "available capacity" menjadi "productive capacity". Melalui forum ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi, komitmen, dan langkah nyata untuk memperkuat layanan rumah sakit Kemenkes di seluruh Indonesia.

Dengan terselenggaranya acara ini, ARSKI bersama Kementerian Kesehatan RI berkomitmen untuk terus berkolaborasi membangun ekosistem rumah sakit yang berdaya saing dan mendukung transformasi sistem kesehatan Indonesia yang lebih baik. ***